Buku Saku UUD 1945
Rating 3+
Pelajari alasan untuk mengeksplorasi Buku Saku UUD 1945, sebuah aplikasi Android dari Rakumaro. Dengan menyediakan fitur terkait Produktivitas, aplikasi ini dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang membutuhkan fitur tertentu. APKmu membantu pengguna melihat informasi mengenai aplikasi. Sebelum menggunakan aplikasi, periksa detail Buku Saku UUD 1945 terlebih dahulu.
Privasi Saat Menggunakan Aplikasi Buku Saku UUD 1945
PENAFIAN: BUKAN APLIKASI PEMERINTAH
Aplikasi ini adalah proyek independen dan TIDAK berafiliasi dengan, didukung oleh, atau mewakili entitas pemerintah manapun di Indonesia. Aplikasi ini bukan produk resmi Pemerintah Republik Indonesia.
Buku Saku UUD 1945 adalah referensi hukum digital offline untuk masyarakat Indonesia. Dapatkan akses cepat dan mudah ke UUD 1945 dan berbagai kitab hukum penting lainnya, langsung dari genggaman — tanpa perlu koneksi internet.
FITUR UTAMA
• Referensi Hukum Lengkap: UUD 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUH Perdata, dan Pancasila.
• 100% Offline: Semua teks sudah tersimpan di dalam aplikasi. Baca kapan saja, di mana saja — tanpa perlu koneksi data.
• Pencarian Cepat: Temukan pasal atau bab tertentu secara instan, baik lintas dokumen maupun di dalam satu dokumen.
• Mode Baca Nyaman: Sesuaikan ukuran teks sesuai kenyamanan Anda.
• Ringan & Cepat: Dirancang untuk performa optimal di berbagai perangkat.
SUMBER INFORMASI
Seluruh teks hukum dalam aplikasi ini dikumpulkan dari dua sumber resmi pemerintah yang tersedia untuk publik:
- JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum): jdihn.go.id
- Peraturan.go.id
TUJUAN
Aplikasi ini dibuat untuk tujuan edukasi dan referensi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum. Meskipun kami berupaya menjaga keakuratan data, selalu rujuk dokumen resmi pemerintah untuk kebutuhan hukum yang bersifat mengikat atau krusial. Selesai.
Aplikasi ini adalah proyek independen dan TIDAK berafiliasi dengan, didukung oleh, atau mewakili entitas pemerintah manapun di Indonesia. Aplikasi ini bukan produk resmi Pemerintah Republik Indonesia.
Buku Saku UUD 1945 adalah referensi hukum digital offline untuk masyarakat Indonesia. Dapatkan akses cepat dan mudah ke UUD 1945 dan berbagai kitab hukum penting lainnya, langsung dari genggaman — tanpa perlu koneksi internet.
FITUR UTAMA
• Referensi Hukum Lengkap: UUD 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUH Perdata, dan Pancasila.
• 100% Offline: Semua teks sudah tersimpan di dalam aplikasi. Baca kapan saja, di mana saja — tanpa perlu koneksi data.
• Pencarian Cepat: Temukan pasal atau bab tertentu secara instan, baik lintas dokumen maupun di dalam satu dokumen.
• Mode Baca Nyaman: Sesuaikan ukuran teks sesuai kenyamanan Anda.
• Ringan & Cepat: Dirancang untuk performa optimal di berbagai perangkat.
SUMBER INFORMASI
Seluruh teks hukum dalam aplikasi ini dikumpulkan dari dua sumber resmi pemerintah yang tersedia untuk publik:
- JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum): jdihn.go.id
- Peraturan.go.id
TUJUAN
Aplikasi ini dibuat untuk tujuan edukasi dan referensi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum. Meskipun kami berupaya menjaga keakuratan data, selalu rujuk dokumen resmi pemerintah untuk kebutuhan hukum yang bersifat mengikat atau krusial. Selesai.
Referensi UUD 1945, KUHP & hukum RI offline. Bukan aplikasi pemerintah.
Diupdate pada
10 Sep 2026
Keamanan Data
arrow_forward
Keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Praktik privasi dan keamanan data dapat bervariasi berdasarkan penggunaan, wilayah, dan usia Anda. Developer memberikan informasi ini dan dapat memperbaruinya seiring waktu.
- Tidak ada data yang dibagikan kepada pihak ketigacara developer menyatakan pembagian data
- Tidak ada data yang dikumpulkancara developer menyatakan pengumpulan data
Yang baru
* Setiap dokumen kini memiliki tautan ke halaman sumber resmi JDIH, dibuka dari layar baca atau Penafian & Sumber.
* KUHP dan KUHAP ditandai sudah dicabut, dengan tautan ke undang-undang yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
* Sumber ditampilkan sebagai tautan lengkap yang berfungsi, bukan sekadar nama situs.
* KUHP dan KUHAP ditandai sudah dicabut, dengan tautan ke undang-undang yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
* Sumber ditampilkan sebagai tautan lengkap yang berfungsi, bukan sekadar nama situs.
